Suprapt Shastra Atmaj: COP Mappilu membahas tentang informasi perpajakan untuk COPU dan perjanjian kesehatan
| 2020-11-29Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Suprapto Sastro Atmojo, Presiden Mappilu PWI, melalui diskusi virtual, “Menimbang Pilkada 2020: Tetap 9 Desember 2020 atau ditunda demi keamanan bersama”, pihaknya berharap bisa menyerap kontribusi KPU, khususnya. Protokol pilkada serentak tahun 2020 tentang kesehatan. PWI Mappilu berharap bisa menggali pandangan atau pemikiran masyarakat dari berbagai latar belakang, “Usai berdiskusi pada Kamis (24/9/2020), Suprapto juga menjabat sebagai Wakil Direktur PWI Pusat.

Juru bicara pembahasan Sekretariat Pimpinan Pusat Terungkap bahwa organisasi keagamaan Muhammadiyah tetap merekomendasikan untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Kalaupun sudah diatur secara ketat untuk melaksanakan kesepakatan kesehatan, tidak ada jaminan bahwa pemilu tidak akan aman karena penyebaran mahkota. Sekjen NU Helmy Faishal Zaini, Polri Wakil Kepala Biro, Kapolres Imam S ugianto dan Menteri Dalam Negeri PKDH Otda Heri Roni .
Abdul Rohim menjelaskan pelaksanaan Pilkada sangat berbahaya karena pada tahap pendaftaran calon calon, baru mulai 4 September 2020. Per tanggal 6 ada 243 pelanggaran perjanjian kesehatan. PP Muhammadiyah khawatir perjanjian kesehatan yang ditetapkan tidak dapat mencapai hasil yang terbaik. Jika kekayaan dan rasionalitas dapat disembuhkan, tetapi hidup tidak dapat disembuhkan, maka pemeliharaan agama, keyakinan dan kehidupan menjadi mudah. Itu yang paling penting, makanya ini permainan yang sangat berbahaya karena membahayakan nyawa masyarakat. ”Mengingat Indonesia yang ditinggal mati penyelenggara pemilu pada 17 April 2019, Pilkada juga khawatir akan menimbulkan banyak Korban. Sulit membayangkan para pekerja kelelahan. Kita juga harus menghadapi epidemi.Meski virus corona dengan mudah bisa menginfeksi orang yang lelah, hal itu lebih penting bagi penyelenggara daripada peserta. “-PWI Mappilu mengkhawatirkan penyelenggaraan Pilkada yang sehat dan berbudaya. Ini akan terjadi. Kasus Covid-19 di 270 daerah (provinsi, daerah otonom, dan kota) dalam Pilkada sudah melonjak dan diperkirakan melibatkan sekitar 100 juta orang.