Beberapa orang tua yang memprotes di kantor Walikota di Depok menuntut kuota untuk siswa miskin
| 2020-07-29Laporan oleh reporter TribunJakarta.com Dwi Putra Kesuma – TRIBUNNEWS.COM, DEPOK-Lusinan orang tua siswa mengadakan protes di Kantor Walikota Depok siang ini.
Mereka meminta klarifikasi tentang sistem penerimaan siswa baru tahun 2020. (PPDB) dianggap bukan pilihan terbaik.

Koordinator aksi Roy Pangharapan mengatakan bahwa partainya mengharuskan semua siswa diterima di sekolah umum di Depok. Tidak yakin. Ini adalah petunjuk yang salah, dan petunjuk yang salah ditolak tanpa alasan. Alasannya adalah apa yang ingin kita ketahui, “Roy mengatakan kepada kantor Walikota Depok, Pancoran Mas, Kamis (2 Juli 2020) .: KPAI meminta Anies Baswedan untuk menghentikan PPDB DKI, Arist Merdeka Sirait: Anak-anak stres, ada Percobaan-Baca Bunuh Diri: Jalan Prestasi PPDB Jakarta 2020 telah dibuka, silakan kunjungi ppdb.jakarta.go.id, ini adalah program informasi pendaftaran-tidak ada alasan yang jelas, Roy mengatakan bahwa tidak ada solusi yang diberikan Program ini dilanjutkan oleh Roy. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kuota minimum untuk siswa miskin adalah 20%.
“Kami meminta semua siswa ini diterima karena menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, setidaknya harus 20%. , 30%? Mengapa mengunci angka 20%, “katanya. Roy mengatakan seorang perwakilan dari dinas pendidikan di Depok bertemu dengan partainya. Dia menyimpulkan.
Artikel ini diterbitkan di Di Tribunjakarta.com, tajuk utama adalah Puluhan Orang Tua di Kantor Walikota Depok-Demo, yang membutuhkan sejumlah siswa miskin