TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov) dianggap perlu meningkatkan disiplin dan konsistensi dalam merebaknya kasus Covid-19 di ibukota.

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azastigor Nainggolan (Tigor Nainggolan) meminta pemerintah provinsi untuk tidak hanya menyalahkan warga Jakarta.

Alasannya adalah bahwa Tigor mengatakan bahwa masih banyak fasilitas perjanjian sanitasi yang belum menerima dukungan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta. Tigor mengatakan kepada Tribunnews.com, Minggu (7 Desember 2020): “Ikuti prosedur kebersihan, tidak menyediakan fasilitas mencuci tangan, dan tidak menyediakan fasilitas mencuci tangan. Wisatawan dapat bergerak dengan bebas tanpa mengenakan topeng.” Untuk Tigor, Pelanggaran tersebut disebabkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang tidak memantau dan menegakkan perjanjian sanitasi. Saudaraku, dia tidak konsisten dalam menjalankan tugas dan pengawasannya. Kota Jakarta baru saja melepaskan pekerjaan dari badan pemerintah daerah Jakarta, “katanya.

Baca: Jakarta mencatat rekor tertinggi peningkatan kasus Covid setiap hari ke-19. Anis: Jangan anggap enteng-Tigor percaya bahwa lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta tidak terhindar dari kurangnya kapasitas operasional maksimal pemerintah provinsi. Dia mengatakan: “Instansi pemerintah tidak berfungsi secara normal, jadi sejauh ini tidak ada darurat Covid-19 di Jakarta. Kejadian. Warga Tigor berkata: “Karena itu, sebagai gubernur, Anis juga harus secara konsisten mempertahankan pekerjaan normal bawahannya dan memberikan layanan dan perlindungan bagi warga Jakarta.”